In order to promote public education and public safety, equal justice for all, a better informed citizenry, the rule of law, world trade and world peace, this legal document is hereby made available on a noncommercial basis, as it is the right of all humans to. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Uu nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Penjelasan pasal 124 undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Uu nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, email atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Undangundang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pembukaan preambule bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah perangkat negara. Nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank presiden republik indonesia, menimbang.
Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Undangundang republik indonesia 5 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bab i ketentuan umum 6 bab ii asas dan tujuan 8 bab iii perjanjian yang dilarang 9 bab iv kegiatan yang dilarang bab v posisi dominan 15 bab vi komisi pengawas persaingan usaha 17. Telah dilakukan uji materiil oleh mk dengan putusan sebagai berikut. Pasal 28 1 selain menerima zakat, baznas atau laz juga dapat menerima infak, sedekah, dan. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang danatau jasa yang dapat dikonsumsi. Undangundang ite, undangundang pemilu, undangundang desa, undangundang ketenagakerjaan, undangundang md3, undangundang lalu lintas dan angkutan jalan. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor. Direktori uu ri adalah kumpulan dari undangundang dasar uud 1945, kuhp, kuhap, kuhperdata, serta undangundang dan peraturan penting lainnya seperti. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Asas penyelenggaraan pemerintahan negara disebutkan dalam beberapa peraturan perundangundangan negara kita, diataranya dalam uu ri no. Umum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, negara kesatuan republik.
Pasal 28 apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari 1. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, danatau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2003. Pasal 20, pasal 28 c ayat 1, dan pasal 33 undangundang dasar negara.
Direktorat jenderal perimbangan keuangan uu nomor 28. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Dalam pasal 3 uu tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan adblock pada browser anda. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal. Umum pasal 28 undangundang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Berikut ini adalah berkasuu nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Anyone as referred to in articles 28, 29, 35 or 36 who purposely rejects to provide information or who provides incorrect information shall be sentenced to a minimum of 3 three years, to a maximum of.
Nomor 43 tahun 1999 lembaran negara tahun 1999 nomor 169. Selain itu, anda juga dapat berlangganan layanan premium dari. Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia memutuskan. Upah adalah hak pekerjaburuh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerjaburuh yang ditetapkan dan. Undangundang nomor 28 tahun 1999 pusat data hukumonline. Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat rpjmd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 lima tahun. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Tindakan penyidikan terhadap anggota dprd dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis menteri dalam negeri bagi anggota dprd propinsi dan gubernur bagi anggota dprd kabupaten dan kota, kecuali. Nomor 40 tahun 1999 tentang pers umum pasal 28 undangundang dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau. Undangundang republik indonesia uu nomor 42 tahun 1999 42 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 1 tahun 1982 tentang pengesahan konvensi wina. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 9tiga tahun dan paling lama 12 dua belas tahun dan atau denda paling sedikit rp.
Kumpulan kitab undangundang republik indonesia mydock. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851. Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja peme rintah daerah yang selanjutnya disingkat rkpd adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 satu tahun. Ketentuan pasal 6 huruf m diubah, sehingga pasal 6 huruf m menjadi berbunyi sebagai berikut. Pasal 28 1 setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Undangundang uu nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei 1999.
1400 1182 1589 1229 817 975 339 1450 1077 1216 1284 184 1288 240 1528 674 995 1252 17 1208 1641 556 42 660 846 313 546 928 574 496 514 620 496 503 818